Sistem Parlementer: Pengertian, Ciri-Ciri, Kelebihan, Kekurangan, dan Contoh Negara
Dalam dunia politik dan ketatanegaraan, terdapat berbagai macam sistem pemerintahan yang diterapkan oleh negara-negara di seluruh dunia. Salah satu sistem yang cukup dikenal dan memiliki sejarah panjang adalah sistem parlementer. Sistem ini menempatkan parlemen atau badan legislatif sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam negara, dengan peran eksekutif (pemerintah) bertanggung jawab kepada parlemen. Artikel ini akan membahas secara mendalam tentang sistem parlementer, termasuk pengertian, ciri-ciri, kelebihan, kekurangan, serta contoh negara yang menganut sistem ini. Anda juga dapat menemukan berbagai produk berkualitas dari dalam negeri di produkasli.co.id.
Pengertian Sistem Parlementer
Sistem parlementer adalah sistem pemerintahan di mana parlemen atau badan legislatif memiliki peran sentral dalam pembuatan kebijakan dan pengawasan terhadap pemerintah. Dalam sistem ini, pemerintah (eksekutif) dibentuk oleh partai atau koalisi partai yang memenangkan mayoritas kursi di parlemen. Kepala pemerintahan, yang biasanya disebut perdana menteri, dipilih oleh parlemen dan bertanggung jawab kepada parlemen. Artinya, parlemen memiliki hak untuk memberikan mosi tidak percaya kepada pemerintah, yang jika disetujui, dapat memaksa pemerintah untuk mengundurkan diri.
Ciri-Ciri Sistem Parlementer
Sistem parlementer memiliki beberapa ciri khas yang membedakannya dari sistem pemerintahan lainnya, seperti sistem presidensial. Berikut adalah ciri-ciri utama sistem parlementer:
-
Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan Terpisah: Dalam sistem parlementer, terdapat pemisahan antara kepala negara (seperti raja, ratu, atau presiden seremonial) dan kepala pemerintahan (perdana menteri). Kepala negara biasanya memiliki peran simbolis dan seremonial, sedangkan kepala pemerintahan memegang kendali eksekutif dan bertanggung jawab atas jalannya pemerintahan sehari-hari.
-
Pemerintah Bertanggung Jawab kepada Parlemen: Ciri utama sistem parlementer adalah bahwa pemerintah bertanggung jawab kepada parlemen. Pemerintah harus mendapatkan dukungan mayoritas dari parlemen untuk dapat menjalankan kebijakan dan program-programnya. Parlemen memiliki hak untuk mengawasi kinerja pemerintah, mengajukan pertanyaan, dan bahkan memberikan mosi tidak percaya jika pemerintah dianggap tidak mampu menjalankan tugasnya dengan baik.
-
Perdana Menteri Dipilih oleh Parlemen: Perdana menteri, sebagai kepala pemerintahan, dipilih oleh parlemen. Biasanya, perdana menteri berasal dari partai atau koalisi partai yang memenangkan mayoritas kursi di parlemen. Proses pemilihan perdana menteri dapat bervariasi tergantung pada konstitusi dan tradisi politik masing-masing negara.
-
Parlemen Memiliki Kekuatan Legislatif Tertinggi: Parlemen adalah badan legislatif tertinggi dalam sistem parlementer. Parlemen memiliki kewenangan untuk membuat undang-undang, mengubah undang-undang yang sudah ada, dan mengesahkan anggaran negara. Pemerintah harus mendapatkan persetujuan dari parlemen untuk setiap kebijakan dan program yang akan dijalankan.
-
Mosi Tidak Percaya: Parlemen memiliki hak untuk memberikan mosi tidak percaya kepada pemerintah. Jika mosi tidak percaya disetujui oleh mayoritas anggota parlemen, pemerintah harus mengundurkan diri. Hal ini memberikan parlemen kekuatan yang signifikan untuk mengontrol dan mengawasi kinerja pemerintah.
-
Pembubaran Parlemen: Dalam beberapa sistem parlementer, kepala negara (atas saran perdana menteri) memiliki hak untuk membubarkan parlemen dan mengadakan pemilihan umum baru. Hal ini biasanya dilakukan jika terjadi kebuntuan politik atau jika pemerintah ingin mendapatkan mandat baru dari rakyat.
Kelebihan Sistem Parlementer
Sistem parlementer memiliki beberapa kelebihan yang membuatnya menjadi pilihan yang menarik bagi beberapa negara:
-
Akuntabilitas Pemerintah yang Tinggi: Karena pemerintah bertanggung jawab kepada parlemen, sistem parlementer cenderung memiliki tingkat akuntabilitas yang tinggi. Pemerintah harus selalu mempertimbangkan pandangan dan kepentingan parlemen dalam membuat kebijakan.
-
Stabilitas Politik yang Lebih Baik: Dalam sistem parlementer, pemerintah biasanya dibentuk oleh koalisi partai yang memiliki kepentingan yang sama. Hal ini dapat menciptakan stabilitas politik yang lebih baik dibandingkan dengan sistem presidensial, di mana presiden dapat berasal dari partai yang berbeda dengan mayoritas di parlemen.
-
Responsif terhadap Opini Publik: Karena parlemen dipilih langsung oleh rakyat, sistem parlementer cenderung lebih responsif terhadap opini publik. Anggota parlemen harus memperhatikan aspirasi dan kepentingan konstituen mereka jika ingin terpilih kembali.
-
Fleksibilitas dalam Pergantian Pemerintahan: Jika pemerintah kehilangan dukungan dari parlemen, pemerintah dapat diganti dengan cepat dan mudah melalui mosi tidak percaya. Hal ini memungkinkan negara untuk mengatasi krisis politik dengan lebih efektif.
Kekurangan Sistem Parlementer
Selain kelebihan, sistem parlementer juga memiliki beberapa kekurangan yang perlu dipertimbangkan:
-
Ketidakstabilan Pemerintahan: Meskipun sistem parlementer dapat menciptakan stabilitas politik, sistem ini juga rentan terhadap ketidakstabilan pemerintahan jika koalisi partai yang membentuk pemerintah pecah. Hal ini dapat menyebabkan seringnya pergantian pemerintahan dan ketidakpastian politik.
-
Dominasi Partai: Dalam sistem parlementer, partai politik memiliki peran yang sangat penting. Hal ini dapat menyebabkan dominasi partai dalam proses pembuatan kebijakan, yang dapat mengabaikan kepentingan kelompok-kelompok minoritas atau individu.
-
Kurangnya Pemisahan Kekuasaan yang Jelas: Dalam sistem parlementer, terdapat tumpang tindih antara kekuasaan eksekutif dan legislatif. Pemerintah dibentuk oleh parlemen, yang dapat mengurangi independensi parlemen dalam mengawasi kinerja pemerintah.
-
Potensi Korupsi: Karena pemerintah bertanggung jawab kepada parlemen, terdapat potensi bagi anggota parlemen untuk menyalahgunakan kekuasaan mereka untuk kepentingan pribadi atau kelompok mereka. Hal ini dapat menyebabkan korupsi dan penyalahgunaan wewenang.
Contoh Negara yang Menganut Sistem Parlementer
Banyak negara di seluruh dunia yang menganut sistem parlementer. Beberapa contoh negara yang sukses menerapkan sistem ini antara lain:
- Inggris: Inggris adalah negara dengan sistem parlementer tertua di dunia. Sistem parlementer Inggris dikenal dengan sebutan "Westminster system."
- Kanada: Kanada adalah negara monarki konstitusional dengan sistem parlementer. Perdana menteri Kanada adalah kepala pemerintahan, sedangkan Ratu Elizabeth II adalah kepala negara.
- Australia: Australia juga merupakan negara monarki konstitusional dengan sistem parlementer. Sistem parlementer Australia mirip dengan sistem Westminster.
- India: India adalah negara republik dengan sistem parlementer. Presiden India adalah kepala negara, sedangkan perdana menteri adalah kepala pemerintahan.
- Jepang: Jepang adalah negara monarki konstitusional dengan sistem parlementer. Kaisar Jepang adalah kepala negara, sedangkan perdana menteri adalah kepala pemerintahan.
Kesimpulan
Sistem parlementer adalah sistem pemerintahan di mana parlemen atau badan legislatif memiliki peran sentral dalam pembuatan kebijakan dan pengawasan terhadap pemerintah. Sistem ini memiliki beberapa kelebihan, seperti akuntabilitas pemerintah yang tinggi, stabilitas politik yang lebih baik, dan responsif terhadap opini publik. Namun, sistem ini juga memiliki beberapa kekurangan, seperti ketidakstabilan pemerintahan, dominasi partai, dan kurangnya pemisahan kekuasaan yang jelas. Meskipun demikian, sistem parlementer tetap menjadi pilihan yang menarik bagi banyak negara di seluruh dunia. Negara-negara seperti Inggris, Kanada, Australia, India, dan Jepang telah berhasil menerapkan sistem parlementer dengan sukses. Pemilihan sistem pemerintahan yang tepat adalah keputusan penting yang harus dipertimbangkan dengan matang oleh setiap negara, dengan mempertimbangkan sejarah, budaya, dan kondisi politik masing-masing.
