Politik Pemukiman Kumuh: Antara Marginalisasi, Eksploitasi, dan Potensi Perubahan
produasli.co.id memahami bahwa pemukiman kumuh bukan sekadar masalah tata ruang atau sanitasi. Ia adalah manifestasi kompleks dari ketidakadilan sosial, ekonomi, dan politik yang terstruktur. Di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia, politik pemukiman kumuh menjadi arena pertarungan kepentingan antara warga miskin kota, pengembang properti, pemerintah, dan kekuatan-kekuatan politik lainnya. Artikel ini akan mengupas lebih dalam tentang dinamika politik yang melingkupi pemukiman kumuh, bagaimana ia termarginalisasi, dieksploitasi, dan bagaimana ia dapat menjadi lahan subur bagi perubahan sosial dan politik.
Marginalisasi Sistematis: Akar Politik Pemukiman Kumuh
Pemukiman kumuh seringkali muncul sebagai konsekuensi dari kebijakan pembangunan yang tidak inklusif dan cenderung menguntungkan kelompok tertentu. Urbanisasi yang pesat tanpa perencanaan matang, investasi yang terpusat di wilayah perkotaan, dan kurangnya akses terhadap perumahan yang layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah adalah beberapa faktor utama yang mendorong pertumbuhan pemukiman kumuh.
Secara politis, marginalisasi ini tercermin dalam berbagai bentuk:
- Pengabaian Kebijakan: Pemerintah seringkali mengabaikan atau kurang memberikan perhatian pada kebutuhan dasar warga pemukiman kumuh. Alokasi anggaran untuk perbaikan infrastruktur, sanitasi, air bersih, dan fasilitas kesehatan seringkali tidak memadai atau bahkan tidak ada sama sekali.
- Kriminalisasi: Warga pemukiman kumuh seringkali distigmatisasi sebagai pelaku kriminalitas dan gangguan ketertiban umum. Hal ini menjadi pembenaran bagi tindakan represif seperti penggusuran paksa dan kekerasan oleh aparat keamanan.
- Representasi Politik yang Lemah: Warga pemukiman kumuh seringkali tidak memiliki representasi politik yang kuat. Mereka kesulitan untuk menyuarakan aspirasi dan kepentingan mereka dalam proses pengambilan kebijakan. Partai politik dan politisi seringkali hanya mendekati mereka menjelang pemilihan umum untuk mendapatkan suara, namun kemudian mengabaikan mereka setelah terpilih.
- Diskriminasi Akses: Warga pemukiman kumuh seringkali mengalami diskriminasi dalam mengakses layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan. Hal ini semakin memperburuk kondisi sosial dan ekonomi mereka.
Eksploitasi Ekonomi dan Politik: Jeratan yang Memperparah
Selain marginalisasi, warga pemukiman kumuh juga rentan terhadap berbagai bentuk eksploitasi ekonomi dan politik.
- Eksploitasi Ekonomi: Rentenir dan pemilik modal seringkali memanfaatkan kondisi ekonomi yang sulit dari warga pemukiman kumuh dengan memberikan pinjaman dengan bunga yang sangat tinggi. Mereka juga rentan terhadap praktik perburuhan yang tidak adil dan upah yang rendah.
- Spekulasi Tanah: Tanah di wilayah pemukiman kumuh seringkali menjadi incaran para spekulan tanah dan pengembang properti. Mereka menggunakan berbagai cara, termasuk intimidasi dan penipuan, untuk mendapatkan tanah dari warga dengan harga yang murah.
- Politik Uang: Pada saat pemilihan umum, warga pemukiman kumuh seringkali menjadi target politik uang. Mereka dibujuk untuk memilih kandidat tertentu dengan iming-iming uang atau barang. Hal ini merusak proses demokrasi dan memperpetuasi praktik korupsi.
- Mobilisasi Massa: Kelompok-kelompok kepentingan politik tertentu seringkali memanfaatkan warga pemukiman kumuh sebagai massa untuk melakukan aksi demonstrasi atau kekerasan. Mereka diiming-imingi dengan janji-janji palsu atau dibayar untuk melakukan tindakan tersebut.
Potensi Perubahan: Ketika Pemukiman Kumuh Menjadi Kekuatan Politik
Meskipun termarginalisasi dan dieksploitasi, pemukiman kumuh juga memiliki potensi besar untuk menjadi kekuatan politik yang mampu membawa perubahan.
- Organisasi dan Mobilisasi Warga: Warga pemukiman kumuh dapat membentuk organisasi-organisasi masyarakat sipil yang kuat untuk memperjuangkan hak-hak mereka. Organisasi ini dapat melakukan advokasi, kampanye, dan aksi protes untuk menuntut perbaikan kondisi hidup mereka.
- Jaringan Solidaritas: Warga pemukiman kumuh dapat membangun jaringan solidaritas dengan kelompok-kelompok masyarakat sipil lainnya, seperti organisasi non-pemerintah (Ornop), serikat pekerja, dan kelompok mahasiswa. Jaringan ini dapat memberikan dukungan moral, finansial, dan teknis kepada warga pemukiman kumuh.
- Partisipasi Politik: Warga pemukiman kumuh dapat berpartisipasi aktif dalam proses politik, baik melalui pemilihan umum maupun melalui jalur-jalur partisipasi lainnya. Mereka dapat memilih kandidat yang peduli terhadap kepentingan mereka dan mengawasi kinerja para pejabat publik.
- Inovasi Sosial: Warga pemukiman kumuh seringkali memiliki kreativitas dan inovasi dalam mengatasi masalah-masalah yang mereka hadapi. Mereka dapat mengembangkan solusi-solusi lokal untuk meningkatkan kualitas hidup mereka, seperti sistem pengelolaan sampah, energi terbarukan, dan pertanian perkotaan.
- Kesadaran Politik: Melalui proses organisasi dan mobilisasi, warga pemukiman kumuh dapat meningkatkan kesadaran politik mereka. Mereka menjadi lebih kritis terhadap sistem politik dan ekonomi yang tidak adil dan mampu memperjuangkan perubahan yang lebih mendasar.
Studi Kasus: Penggusuran dan Perlawanan di Jakarta
Jakarta adalah salah satu kota di Indonesia yang memiliki masalah pemukiman kumuh yang sangat kompleks. Pemerintah kota Jakarta seringkali melakukan penggusuran paksa terhadap warga pemukiman kumuh dengan alasan untuk pembangunan infrastruktur atau penataan kota. Namun, penggusuran ini seringkali dilakukan tanpa memberikan solusi yang memadai bagi warga yang kehilangan tempat tinggal.
Namun, warga pemukiman kumuh di Jakarta juga menunjukkan perlawanan yang gigih terhadap penggusuran. Mereka membentuk organisasi-organisasi masyarakat sipil, melakukan aksi protes, dan menggugat pemerintah ke pengadilan. Mereka juga membangun jaringan solidaritas dengan kelompok-kelompok masyarakat sipil lainnya dan mendapatkan dukungan dari media massa.
Salah satu contoh perlawanan yang terkenal adalah kasus penggusuran Kampung Akuarium di Jakarta Utara. Warga Kampung Akuarium menolak untuk direlokasi ke rumah susun yang jauh dari tempat mereka mencari nafkah. Mereka mendirikan tenda-tenda di lokasi bekas rumah mereka dan terus melakukan aksi protes hingga pemerintah akhirnya memberikan kompensasi yang layak dan membangun kembali Kampung Akuarium.
Kesimpulan: Politik Pemukiman Kumuh sebagai Tantangan dan Peluang
Politik pemukiman kumuh adalah arena pertarungan kepentingan yang kompleks dan dinamis. Warga pemukiman kumuh seringkali termarginalisasi dan dieksploitasi, namun mereka juga memiliki potensi besar untuk menjadi kekuatan politik yang mampu membawa perubahan.
Untuk mengatasi masalah pemukiman kumuh secara komprehensif, diperlukan pendekatan yang holistik dan partisipatif. Pemerintah perlu melibatkan warga pemukiman kumuh dalam proses pengambilan kebijakan dan memberikan solusi yang adil dan berkelanjutan. Selain itu, perlu ada upaya untuk mengatasi akar masalah kemiskinan dan ketidakadilan sosial yang menjadi penyebab utama pertumbuhan pemukiman kumuh.
Pemukiman kumuh bukan hanya masalah, tetapi juga peluang. Ia adalah lahan subur bagi inovasi sosial, solidaritas, dan perubahan politik. Dengan memberdayakan warga pemukiman kumuh dan memberikan mereka kesempatan untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan, kita dapat menciptakan kota yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan.
