Politik Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Mengurai Akar Masalah dan Mencari Solusi Komprehensif

Politik Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Mengurai Akar Masalah dan Mencari Solusi Komprehensif

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah isu kompleks yang merentang jauh melampaui ranah pribadi. Ia merupakan masalah sosial yang berakar dalam ketidaksetaraan gender, norma budaya patriarki, dan struktur kekuasaan yang tidak adil. Kekerasan ini tidak hanya berdampak buruk pada korban secara fisik dan psikologis, tetapi juga merusak tatanan sosial dan menghambat kemajuan masyarakat secara keseluruhan. Seperti yang dilansir dari produkasli.co.id, isu KDRT ini juga seringkali dimanfaatkan dalam ranah politik untuk berbagai kepentingan, baik untuk meraih dukungan, mengalihkan isu, atau bahkan memperkuat posisi kekuasaan. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana KDRT menjadi isu politik dan bagaimana kita dapat meresponsnya secara efektif.

KDRT Sebagai Isu Politik: Dimensi Kekuasaan dan Kontrol

KDRT menjadi isu politik karena beberapa alasan mendasar:

1. Dimensi Kekuasaan: KDRT sering kali merupakan manifestasi dari relasi kuasa yang tidak seimbang dalam keluarga dan masyarakat. Pelaku kekerasan menggunakan kekerasan untuk mengendalikan dan mendominasi korban, menegaskan superioritas mereka, dan mempertahankan status quo patriarki. Dalam konteks politik, KDRT dapat dilihat sebagai mikrokosmos dari dinamika kekuasaan yang lebih luas, di mana kelompok dominan menggunakan berbagai cara untuk mempertahankan kendali atas kelompok yang lebih lemah.

2. Dampak Sosial dan Ekonomi: KDRT memiliki konsekuensi sosial dan ekonomi yang signifikan. Korban KDRT sering kali mengalami masalah kesehatan fisik dan mental, kehilangan pekerjaan, isolasi sosial, dan kesulitan ekonomi. Anak-anak yang menyaksikan atau mengalami KDRT juga berisiko mengalami masalah perkembangan, perilaku, dan kesehatan mental di kemudian hari. Dampak KDRT ini membebani sistem kesehatan, kesejahteraan sosial, dan ekonomi secara keseluruhan, sehingga menjadikannya isu publik yang perlu ditangani oleh negara.

3. Tanggung Jawab Negara: Negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi warganya dari segala bentuk kekerasan, termasuk KDRT. Hal ini diamanatkan oleh berbagai instrumen hukum internasional dan nasional, seperti Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (CEDAW) dan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Negara harus mengambil langkah-langkah untuk mencegah, menangani, dan menghukum pelaku KDRT, serta memberikan perlindungan dan dukungan kepada korban.

4. Mobilisasi Politik: Isu KDRT dapat dimobilisasi oleh berbagai aktor politik untuk mencapai tujuan tertentu. Kelompok feminis dan organisasi masyarakat sipil telah lama mengadvokasi isu KDRT dan menuntut tindakan dari pemerintah. Partai politik dapat menggunakan isu KDRT untuk menarik dukungan dari pemilih perempuan dan kelompok rentan lainnya. Namun, isu KDRT juga dapat disalahgunakan oleh politisi untuk kepentingan pribadi atau kelompok, misalnya dengan mengalihkan perhatian dari isu-isu lain yang lebih mendesak atau dengan memperkuat stereotip gender yang berbahaya.

Mengurai Akar Masalah: Ketidaksetaraan Gender dan Norma Patriarki

Untuk memahami politik KDRT, kita perlu mengurai akar masalah yang mendasarinya, yaitu ketidaksetaraan gender dan norma patriarki. Ketidaksetaraan gender merujuk pada distribusi kekuasaan, sumber daya, dan kesempatan yang tidak adil antara laki-laki dan perempuan. Norma patriarki adalah sistem nilai dan kepercayaan yang menempatkan laki-laki sebagai superior dan dominan atas perempuan, serta melegitimasi kekerasan terhadap perempuan sebagai cara untuk mempertahankan kontrol.

Norma patriarki termanifestasi dalam berbagai bentuk, seperti:

• Stereotip gender: Pandangan yang menyederhanakan dan membatasi peran dan perilaku laki-laki dan perempuan. Misalnya, laki-laki diharapkan menjadi kuat, mandiri, dan agresif, sementara perempuan diharapkan menjadi lemah lembut, penurut, dan emosional.
• Pembagian kerja gender: Pembagian tugas dan tanggung jawab yang tidak adil antara laki-laki dan perempuan, di mana perempuan dibebani dengan pekerjaan rumah tangga dan pengasuhan anak, sementara laki-laki diharapkan menjadi pencari nafkah utama.
• Budaya menyalahkan korban: Kecenderungan untuk menyalahkan korban kekerasan atas apa yang terjadi pada mereka, alih-alih menyalahkan pelaku. Misalnya, korban KDRT sering kali dianggap "pantas" mendapatkan kekerasan karena dianggap tidak patuh, tidak becus mengurus rumah tangga, atau tidak menarik secara seksual.
• Impunitas pelaku: Kekebalan hukum atau sosial yang dinikmati oleh pelaku kekerasan, yang sering kali disebabkan oleh norma budaya yang melindungi laki-laki atau oleh kurangnya penegakan hukum yang efektif.

Mencari Solusi Komprehensif: Pendekatan Multi-Sektor dan Berbasis Hak

Untuk mengatasi politik KDRT secara efektif, kita membutuhkan solusi komprehensif yang melibatkan berbagai sektor dan didasarkan pada prinsip-prinsip hak asasi manusia. Beberapa langkah yang perlu diambil antara lain:

1. Penguatan Kerangka Hukum dan Kebijakan: Negara perlu memperkuat kerangka hukum dan kebijakan untuk mencegah, menangani, dan menghukum pelaku KDRT, serta memberikan perlindungan dan dukungan kepada korban. UU PKDRT perlu diimplementasikan secara efektif, dan peraturan perundang-undangan lain yang diskriminatif perlu dicabut atau direvisi.

2. Pendidikan dan Kesadaran Publik: Pendidikan dan kesadaran publik tentang KDRT perlu ditingkatkan, dengan fokus pada penghapusan stereotip gender, promosi kesetaraan gender, dan pencegahan kekerasan. Kampanye publik perlu menargetkan semua lapisan masyarakat, termasuk laki-laki dan perempuan, anak-anak, tokoh agama, dan pemimpin masyarakat.

3. Pelayanan Terpadu untuk Korban: Korban KDRT membutuhkan akses ke pelayanan terpadu yang mencakup layanan medis, psikologis, hukum, dan sosial. Layanan ini harus tersedia secara luas, mudah diakses, dan terjangkau. Penting untuk memastikan bahwa korban diperlakukan dengan hormat dan bermartabat, dan bahwa kebutuhan mereka dipenuhi secara holistik.

4. Keterlibatan Laki-Laki: Keterlibatan laki-laki sangat penting dalam upaya pencegahan dan penanggulangan KDRT. Laki-laki perlu didorong untuk menjadi agen perubahan yang aktif, dengan menentang norma patriarki, mendukung kesetaraan gender, dan mencegah kekerasan terhadap perempuan.

5. Penguatan Organisasi Masyarakat Sipil: Organisasi masyarakat sipil memainkan peran penting dalam advokasi, pendampingan, dan pemberdayaan korban KDRT. Negara perlu mendukung dan memperkuat organisasi masyarakat sipil, serta memastikan bahwa mereka memiliki sumber daya yang cukup untuk menjalankan program-program mereka.

6. Penegakan Hukum yang Efektif: Penegakan hukum yang efektif sangat penting untuk memberikan keadilan bagi korban KDRT dan mencegah pelaku melakukan kekerasan lagi. Polisi, jaksa, dan hakim perlu dilatih untuk menangani kasus KDRT dengan sensitif dan profesional, dan hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku harus setimpal dengan kejahatan yang mereka lakukan.

7. Pemantauan dan Evaluasi: Program dan kebijakan yang berkaitan dengan KDRT perlu dipantau dan dievaluasi secara berkala untuk memastikan efektivitasnya. Data dan informasi yang dikumpulkan harus digunakan untuk memperbaiki program dan kebijakan, serta untuk mengidentifikasi tren dan tantangan baru.

Kesimpulan

Politik KDRT adalah isu kompleks yang membutuhkan pemahaman mendalam tentang akar masalah dan solusi komprehensif. Dengan mengatasi ketidaksetaraan gender, menghapus norma patriarki, dan mengambil langkah-langkah konkret untuk mencegah, menangani, dan menghukum pelaku KDRT, kita dapat menciptakan masyarakat yang lebih aman, adil, dan setara bagi semua. Negara, masyarakat sipil, sektor swasta, dan individu memiliki peran penting dalam upaya ini. Dengan bekerja sama, kita dapat mengakhiri kekerasan dalam rumah tangga dan membangun masa depan yang lebih baik bagi semua.