produkasli.co.id – Pelantikan Irjen Pol Iqbal sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI) beberapa waktu lalu menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat. Banyak pihak yang menganggap bahwa pelantikan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang (UU) yang berlaku. Lantas, apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana hal ini dapat memengaruhi jalannya pemerintahan di Indonesia?
Pelantikan Irjen Pol Iqbal dan Prosesnya
Irjen Pol Iqbal, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri, dilantik menjadi Sekjen DPD RI pada bulan April 2025. Pelantikan tersebut dilakukan dalam rangka memperkuat kelembagaan DPD dan menjalankan fungsi administratifnya yang semakin penting di tengah dinamika politik Indonesia. Namun, pelantikan ini langsung mendapat sorotan tajam dari berbagai kalangan, terutama terkait dengan kesesuaian prosedur dan regulasi yang berlaku.
Menyalahi UU: Apa Alasan Utama?
Mengacu pada UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), posisi Sekjen DPD RI seharusnya dipegang oleh seseorang yang memiliki latar belakang administrasi negara dan birokrasi, bukan berasal dari aparat penegak hukum atau militer. Dalam hal ini, pelantikan Irjen Pol Iqbal dianggap melanggar ketentuan tersebut karena jabatan Sekjen DPD RI semestinya tidak boleh diisi oleh seorang yang memiliki status kepolisian atau militer.
Potensi Dampak Terhadap Kinerja DPD RI
Salah satu dampak yang dikhawatirkan dari pelantikan ini adalah potensi gangguan terhadap kinerja DPD RI. Sekjen DPD memiliki tugas dan peran yang sangat penting dalam mendukung kelancaran administrasi dan operasional lembaga ini. Jika ada persoalan hukum terkait pelantikan tersebut, hal ini bisa memengaruhi stabilitas lembaga DPD secara keseluruhan.
Lebih jauh lagi, jika pelantikan Irjen Pol Iqbal dinyatakan melanggar UU, kemungkinan besar akan ada pembatalan keputusan tersebut. Tentu saja, ini bisa berdampak pada kebijakan dan program-program yang tengah dijalankan oleh DPD RI. Tak hanya itu, ketidakpastian hukum ini juga berisiko menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif ini.
Apa Langkah Selanjutnya?
Menanggapi hal ini, beberapa anggota DPD RI dan pakar hukum mendesak agar segera dilakukan evaluasi terhadap pelantikan tersebut. Ada pula yang mendorong agar pemerintah segera memberikan klarifikasi terkait dasar hukum yang digunakan dalam penunjukan Irjen Pol Iqbal. Ini sangat penting untuk memastikan bahwa lembaga DPD RI tetap berfungsi secara efektif dan tidak terhalang oleh persoalan hukum.
Kesimpulan
Pelantikan Irjen Pol Iqbal sebagai Sekjen DPD RI memang menimbulkan polemik yang perlu segera diselesaikan. Jika benar pelantikan tersebut melanggar UU, maka langkah hukum harus diambil untuk memperbaiki situasi ini demi menjaga integritas dan independensi lembaga legislatif. Namun, jika tidak ada masalah hukum yang signifikan, diharapkan pelantikan ini dapat memperkuat kinerja DPD RI dalam menjalankan tugas-tugasnya.
Penting bagi semua pihak untuk tetap menjaga prinsip-prinsip hukum yang berlaku, sehingga proses demokrasi di Indonesia tetap berjalan dengan baik dan transparan.
