Pemerintahan Desa Sikapat, yang terletak di wilayah Kabupaten Banyumas, baru-baru ini menghadapi kontroversi setelah hasil seleksi perangkat desa menunjukkan bahwa anak dan keluarga dari Kepala Desa (Kades) terpilih lolos dalam proses seleksi tersebut. Kejadian ini memicu protes keras dari sejumlah warga desa yang menuding adanya dugaan kecurangan dalam pelaksanaan seleksi tersebut. Protes ini mencuat karena dianggap melanggar prinsip keadilan dan transparansi yang seharusnya diterapkan dalam pemerintahan desa.
Proses Seleksi yang Diwarnai Kontroversi
Seleksi perangkat desa di Desa Sikapat diadakan sebagai bagian dari upaya memperbaharui jajaran pemerintahan desa. Proses seleksi dilakukan secara terbuka dengan tujuan agar semua warga memiliki kesempatan yang sama untuk ikut berpartisipasi. Namun, hasil seleksi yang diumumkan justru menimbulkan tanda tanya besar di kalangan masyarakat.
Anak dan beberapa anggota keluarga dari Kepala Desa Sikapat diketahui berhasil lulus dalam seleksi perangkat desa tanpa ada indikasi kompetisi yang jelas. Hal ini membuat sebagian warga desa merasa tidak puas dan menilai bahwa proses seleksi tersebut tidak adil.
Warga Protes Dugaan Kecurangan
Protes warga terhadap dugaan kecurangan semakin memanas setelah beberapa pihak mulai mempertanyakan integritas panitia seleksi. Beberapa warga menduga bahwa ada keberpihakan terhadap keluarga Kepala Desa, yang mempengaruhi kelolosan mereka dalam seleksi.
Dugaan kecurangan ini memunculkan kekecewaan yang mendalam di kalangan warga, terutama mereka yang merasa sudah memenuhi syarat dan memiliki kualifikasi lebih baik daripada anggota keluarga Kepala Desa. Mereka merasa bahwa sistem seleksi yang seharusnya objektif dan berdasarkan kompetensi justru terdistorsi oleh kepentingan pribadi dan kelompok tertentu.
Tanggapan dari Kepala Desa Sikapat
Menanggapi tuduhan tersebut, Kepala Desa Sikapat membantah adanya praktik kecurangan dalam proses seleksi perangkat desa. Ia menegaskan bahwa seleksi dilakukan secara terbuka, adil, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kepala Desa juga mengatakan bahwa panitia seleksi telah bekerja dengan profesionalisme tinggi, dan tidak ada unsur nepotisme yang mempengaruhi hasil seleksi. Namun, meskipun demikian, protes dari warga terus bergulir.
Harapan untuk Perbaikan Proses Seleksi
Kasus di Desa Sikapat ini menjadi pelajaran penting bagi pemerintah desa di seluruh Indonesia tentang pentingnya menjaga integritas dalam proses seleksi perangkat desa. Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan desa sangat bergantung pada transparansi dan keadilan dalam setiap langkah kebijakan yang diambil.
